Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) menyelenggarakan seminar nasional untuk meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat.
Ketua DPN IKAPTK, sekaligus Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonizar Moenek mengatakan, IKAPTK harus menjadi lembaga profesi yang mandiri, netral dan berintegritas. Selain itu terhindar juga dari kepentingan tertentu.
"Menjadikan IKAPTK sebagai lembaga profesi kepamongprajaan yang mandiri dan netral. Sekaligus berperan dalam pembangunan daerah dan nasional demi mempercepat pembagunan Indonesia," kata Reydonizar dalam pembukaan seminar tersebut di Balairung Kampus IPDN Jatinangor, Minggu (17/7/2016).
Misi IKAPTK juga untuk meningkatkan pengabdian, serta daya tawar lembaga menjadi mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan. Selain itu juga memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif untuk memperkuat sistem pemerintahan pusat dan daerah.
Adapun 6 program unggulan IKAPTK adalah peningkatan kapasitas dan profesionalisme organisasi, menyelenggarakan pertemuan rapat kerja nasional yang intensif untuk mengintegrasikan seluruh program pembangunan pemerintah, mulai dari pusat ke daerah.
Kemudian menajamkan bidang advokasi, riset, komunikasi dan informasi. Membuka aksestabilitas dan jaminan ketersediaan pendanaan dari berbagai sumber dan akuntabilitasnya. Pembentukan dana usaha dan yayasan non profit. Terakhir pendirian SMA Unggulan Purna Praja.
Dalam seminar ini juga diumumkan struktur jajaran organisasi IKAPTK. Lembaga yang diketuai Reydonizar Moenek ini juga mencantumkan sejumlah nama-nama pejabat negara. Di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebagai Ketua Dewan Penasehatnya.
Sumber: kemendagri.go.id
Tidak ada komentar:
Write komentar